Masih ingat dengan Menara Saidah di Cawang Jakarta Timur? gedung ini dianggap miring sehingga sudah bertahun-tahun bangunan perkantoran 28 lantai tersebut tak berpenghuni.
Seorang pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Mohajit mengungkapkan miringnya bangunan seperti kasus di Menara Saidah dipicu oleh turunnya permukaan air tanah di Jakarta. Masalah air tanah ini juga terkait dengan pengelolaan pencegahan banjir di ibu kota.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah dikawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini," jelas Mohajit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/12/2014)
Mohajit mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya bila tidak diantisipasi sejak dini.
Terkait informasi miringnya Menara Saidah, pernah ditanggapi oleh kontrakktor gedung ini yaitu PT Hutama Karya. Hutama Karya membangun Menara Saidah pada 1995 dan selesai 3 tahun kemudian
Menurut Direktur Operasi I Hutama Karya R Soetanto menjelaskan, secara konstruksi Menara Saidah tidak ada persoalan.
Bila bangunan ini miring, maka akan terlihat kaca yang pecah dan lift yang tidak berfungsi dengan baik. Namun faktanya, semua hal tersebut tidak terjadi.
“Kalau miring, kacanya mestinya pecah, lift-nya nggak jalan. Itu semestinya,” kata Sutanto kepada detikFinance September lalu.
Menyambung soal penurunan permukaan air tanah dan persoalan banjir, Mohajit yang juga anggota asosiasi ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelasnya.
Mohajit menawarkan solusi dengan sitem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma kelaut.
“Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah sumber daya alam menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan tekhnologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya
Teknologi ini juga tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
"Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelasnya.
Secara di atas kertas, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka diwilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
"Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1 triliun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
KOTAK KOMENTAR
|
|
