Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menilai lahirnya Go-Jek dan Grab-Bike dikarenakan sudah semrautnya mobil angkutan umum yang ada di Ibu Kota.
"Keberadaan ojek ini sebenarnya lahir karena buruknya sistem angkutan umum di Jakarta. Begitu pula di kota atau di daerah lain, yang layanan angkutan umumnya jelek maka ojek lahir sebagai alternatif,", Selain itu, lanjut Tigor, Go-Jek dan Grab-Bike ingin membangun image alternatif dari ojek konvensional.
"Bagi saya yang terpenting adalah, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar serius perbaiki layanan angkutan umum di Jakarta," tegasnya.
Kata dia, menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi di Ibu Kota sebenarnya cukup berbahaya, namun tetap dipilih dikarenakan tidak adanya kendaraan alternatif lain yang lebih simple.
"Ya ini sih, strategi marketingnya pengelola ke dua kelompok ojek baru tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya transportasi seperti Go-Jek dan Grab-Bike membuat tukang ojek menjadi lebih efisien. Namun, Kepala Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, menilai mantan Bupati Belitung Timur itu justru melanggar Peraturan Pemerintah (PP). Terlebih mengenai transportasi ojek. Hingga saat ini belum dijadikan sebagai moda transportasi umum.
Sebagai pelaksana negara, lanjut Shafruhan, tidak sepantasnya Ahok mendukung maraknya Go-Jek tanpa terlebih dahulu merevisi peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Perda DKI Nomor 5 Tahun 2012 misalnya, yang dimaksud transportasi massal adalah kendaraan roda empat.
Sumber :
KOTAK KOMENTAR
|
|
